Galery Image GS&P

YOOTUBE

Managing Partner GS&P

Managing Partner GS&P : Ir. Adi[pati Wiraguna, IAI, SH, MH, MM

AHOK

Ahok Gandeng PNS di Pilkada DKI 2017

© WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengabsen sebelum melantik sejumlah pejabat eselon tingkat II, III dan IV di Balai Agung, Balaikota, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2015). Pada kesempatan itu Ahok juga membatalkan lebih dari separuh pejabat yang hendak dilantik karena tidak ada dalam daftar pelantikan. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sudah punya ancang-ancang siapa yang akan menjadi pendampingnya untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.

Pria yang akrab disapa Ahok ini menyebutkan, kalau dirinya maju melalui Partai Politik, peluang untuk menduduki kembali kursi nomor satu di DKI memang lebih besar.

Tapi, Ahok telah memantabkan diri maju melalui jalur independen, yang syaratnya mengumpulkan satu juta Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Kalau KTP terkumpul, dan menemukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang baik di DKI, saya akan mencalonkan dia menjadi Wakil Gubernur. Sekalipun kami harus kalah," ujar Ahok di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta Selatan, Kamis (3/12/2015).

Ahok membeberkan alasan kenapa dirinya memilih PNS untuk menjadi wakilnya, yakni demi mempertontonkan kepada masyarakat, bahwa PNS DKI memang ada yang bersih dari praktek korupsi, dan kinerjanya baik.

"Jadi ini dalam rangka membangkitkan. kepercayaan masyarakat," imbuhnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini tidak mempermasalahkan bila nantinya dia tidak terpilih kembali.

Yang terpenting, ujar Ahok, stigma masyarakat terhadap pejabat berubah.

"Sekarang kita berupaya menghilangkan dan mematahkan stigma, ‎bahwa PNS birokrat pasti korup dan pasti malas. Itu tidak, saya yakin banyak pejabat yang baik-baik dan bagus-bagus," ujar dia.

Kisruh Freeport, Menteri Rizal: Ini Perebutan antar Geng

Kisruh Freeport, Menteri Rizal: Ini Perebutan antar Geng

© Copyright (c) 2012 TEMPO.CO foto

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut kisruh pembahasan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara sebagai sebuah perebutan saham antar geng di Indonesia.
Rizal menyebut kisruh ini seperti sinetron. "Bagaikan sinetron. Pertentangan antar geng yang berebut saham," kata Rizal sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis, 3 Desember 2015.
Rizal mengatakan kisruh adalah perebutan daging atau kue antar geng yang berada di kekuasaan.
Rizal mengatakan terlepas dari perdebatan dalam masalah pembahasan perpanjangan kontrak Freeport, yang terpenting rakyat Indonesia harus mendapatkan yang lebih baik.
Menurut dia, seperti yang sudah dijelaskan Presiden, Freeport harus membayar royalti lebih tinggi yaitu enam hingga tujuh persen.
"Ini karena di masa lalu akibat "hengki-pengki" membayar royalti hanya satu persen," kata Rizal.
Selain itu, Freeport harus bertanggung jawab soal pembuangan dan pengolahan limbah.
Menurut dia, selama ini Freeport seenaknya membuang limbah tanpa diproses sehingga merugikan masyarakat lokal.
"Freeport juga wajib membangun smelter dan terakhir soal divestasi," katanya.
Rizal menegaskan Indonesia harus mendapatkan manfaat lebih besar dari Freeport karena selama ini sudah dirugikan.
Mahkamah Kehormatan Dewan akhirnya menyidangkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Dalam sidangnya semalam, MKD mengundang Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pengadu.
Dalam rekaman suara yang berisi percakapan antara Setya, Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Riza Chalid itu, mereka diduga tak hanya mencatut nama Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla dan Menkopolkam Luhut Panjaitan.
Nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto juga disebut dalam rekaman. ANANDA TERESIA 

News

Luhut Akui Pernah Bertemu Bos Freeport 

Rekaman Sebut Jokowi Dimaki

© Copyright (c) 2012 TEMPO.CO foto

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengakui pertemuannya dengan bos Freeport, James Robert Moffet alias Jim Bob.
Menurut Luhut, pertemuan itu terjadi tiga tahun lalu. "Benar, ada pertemuan itu," ucapnya di kantornya, Rabu, 2 Desember 2015.
Luhut mengatakan pertemuan itu terjadi saat ia masih menjadi pengusaha. Pertemuan di Amerika Serikat itu membahas tentang divestasi yang ingin dilakukan Jim Bob.
"Dia memilih tiga perusahaan yang qualified . Salah satunya perusahaan saya," ujarnya.
Luhut pun menduga alasan lain dirinya dipilih Jim Bob untuk bertemu adalah karena ia berlatar belakang tentara.
"Dia mungkin lihat saya bisa bantu mereka mengamankan keadaan di Freeport yang sedang terjadi huru-hara saat itu," tuturnya.
Luhut mengaku tidak ada deal yang terjadi saat pertemuan itu.

© Widodo S. Jusuf/kye/15. Presiden Joko Widodo (kedua kanan) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan (kedua kiri) dan Seskab Pramono Anung (kiri) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (29/11). Kepala Negara beserta delegasi bertolak ke Paris, Perancis, untuk menghadiri KTT Perubahan Iklim atau Conference Of Parties (COP) ke-21. Ia juga mengatakan pertemuan itu sudah sering ia ceritakan kepada banyak orang, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.
"Saya cerita ke mana-mana, tidak hanya ke Setya Novanto," ucapnya.
Pertemuan antara Luhut dan Jim Bob terungkap berdasarkan transkrip rekaman pembicaraan yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto, Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin, dan pengusaha minyak dan gas, M. Reza Chalid.
Transkrip rekaman itu dibacakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said saat memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam pengusutan kasus dugaan pencatutan nama presiden terkait dengan perpanjangan kontrak PT Freeport. MITRA TARIGAN

Nwes Link

detik.com
kompasmania.com
HUKUM ON LINE.
TRIBUN NEWS